Bank Dunia dan Kementerian PU Dukung Penanganan Sungai di Samosir, Perkuat Antisipasi Risiko Banjir dan Daya Rusak Air

Samosir, (Kominfo, 05/11/2026)

Ancaman banjir, erosi, dan sedimentasi yang berpotensi merusak lingkungan, mengganggu aktivitas masyarakat hingga mengancam infrastruktur menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Samosir. Melalui dukungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Bank Dunia, upaya penanganan sejumlah sungai di Kabupaten Samosir mulai mendapat perhatian untuk memperkuat ketahanan wilayah terhadap risiko banjir dan daya rusak air.

Sungai Sioto, Sungai Aek Tulas, dan Sungai Siugan-ugan menjadi beberapa titik yang mendapat perhatian. Perwakilan Bank Dunia bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II dan Pemerintah Kabupaten Samosir turun langsung meninjau kondisi sungai sekaligus membahas langkah penanganan yang diperlukan. Pembahasan tersebut dilanjutkan dalam rapat koordinasi di Lobby Lantai II Kantor Bupati Samosir, Kamis (05/11/2026).

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, PIC Konsultan Teknis World Bank Leandro, perwakilan BBWS Sumatera II Dony Hermawan dan Anthony Siahaan, perwakilan Ditjen Sungai dan Pantai Kementerian PU Thomson, perwakilan Ditjen Sumber Daya Air Dewi, Kalaksa BPBD Sarimpol Simanihuruk, Plt. Kabag Pembangunan Tony Gultom serta sejumlah pimpinan OPD teknis Pemkab Samosir.

Mewakili Bupati Samosir, Sekdakab Marudut Tua Sitinjak menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Bank Dunia serta BBWS Sumatera II terhadap upaya penanganan sungai di Kabupaten Samosir. Menurutnya, karakteristik topografi Samosir yang beragam, mulai dari kawasan landai hingga lereng dengan kemiringan curam, turut memengaruhi kecepatan aliran air, terutama saat intensitas curah hujan tinggi.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko luapan air yang dapat berdampak pada lahan pertanian, kawasan permukiman, lingkungan, hingga infrastruktur milik masyarakat. Karena itu, diperlukan kajian teknis yang komprehensif serta langkah penanganan yang tepat agar risiko kerusakan dapat diminimalkan.

“Kami sangat membutuhkan dukungan teknis dari Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II untuk mengkaji kondisi sungai serta merumuskan alternatif penanganan yang tepat. Kami berharap melalui kunjungan ini dapat diperoleh solusi konkret untuk mengantisipasi risiko banjir dan dampak daya rusak air di Kabupaten Samosir,” ujar Marudut.

Ia menambahkan, identifikasi kondisi sungai dan perumusan alternatif penanganan perlu mempertimbangkan kebutuhan pembangunan infrastruktur pengendali banjir, pemeliharaan sungai, pengendalian erosi dan sedimentasi, serta berbagai langkah teknis lainnya sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Lebih lanjut, Marudut berharap Bank Dunia dapat memberikan dukungan dalam meningkatkan ketahanan Kabupaten Samosir terhadap risiko banjir dan daya rusak air. Dukungan tersebut diharapkan mencakup penguatan kapasitas teknis, perencanaan yang matang, hingga peluang pembiayaan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, PIC Konsultan Teknis World Bank, Leandro, menjelaskan bahwa Kementerian PU menjalin kerja sama dengan Bank Dunia untuk mendukung pembiayaan program penanganan sungai di Kabupaten Samosir. Berdasarkan penilaian terhadap kriteria yang ditetapkan, proposal yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Samosir dinilai telah memenuhi standar dan persyaratan Bank Dunia untuk memperoleh dukungan pembiayaan.

Meski demikian, Leandro menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi tahapan persyaratan administrasi dan teknis. Ia berharap Pemkab Samosir dapat memberikan perhatian khusus terhadap percepatan sosialisasi kepada masyarakat, proses pembebasan lahan, serta penyelesaian berbagai dokumen administrasi lainnya.

Dukungan pembiayaan tersebut diharapkan menjadi peluang strategis bagi Kabupaten Samosir untuk memperkuat sistem pengendalian banjir dan penanganan sungai secara terencana. Dengan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Dunia, penanganan daya rusak air diharapkan tidak hanya mengurangi risiko bencana, tetapi juga melindungi kawasan pertanian, permukiman, infrastruktur, serta keberlangsungan aktivitas masyarakat.