Wakil Bupati Samosir Buka Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting.
Kominfo Samosir (28/07).
Wakil Bupati Samosir selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Drs. Martua Sitanggang, MM membuka secara resmi Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Samosir Tahun 2023 yang digelar di JTS Hotel Parbaba, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Jumat (28/7).
Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemkab Samosir dengan BKKBN Perwakilan Provsu dalam rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional Ke-30 Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Hari Anak Nasional Ke-39 Tingkat Kabupaten Samosir Tahun 2023.
Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Provsu Dr. Munawar Ibrahim, S.Kp, MPH, Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir Ny. Harta R. Martua Sitanggang, perwakilan unsur Forkopimda, Pimpinan OPD, Camat, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Satgas TPPS, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, PMI dan Insan Pers.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BKKBN Provsu Dr. Munawar Ibrahim, S.Kp, MPH mengharapkan kegiatan ini dapat memberi manfaat dan dampak yang luarbiasa terhadap upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Samosir.
Disampaikan angka prevelensi stunting di Sumut pada tahun lalu mencapai penurunan sebesar 4,7%, dari 25,8% (2021) menjadi 21,1 % (2022). Capaian ini menunjukkan upaya penurunan stunting berjalan on the track. “Melihat angka ini sangat mungkin pada tahun 2024, target diangka 14% dapat kita capai”, katanya.
Meski demikian, Munawar menyampaikan upaya penurunan stunting di Kabupaten Samosir masih belum maksimal, dimana pada tahun lalu hanya mengalami penurunan 2,1% dari 28,4% (2021) menjadi 26,3% (2022).
“Maka pertemuan ini sangat penting dalam upaya percepatan penurunan stunting. Saya minta TPPS untuk memanfaatkan waktu yang tersisa secara efesiensi dan efektif sehingga kita bisa mencapai target di 2024 mendatang”, ujarnya.
Munawar menyampaikan bahwa melalui forum ini akan ada koordinasi, kolaborasi dan evaluasi, yang pada akhirnya akan mengetahui langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan kedepan melalui aksi nyata sehingga memberi dampak langsung dan tepat sasaran.
Wakil Bupati Samosir Drs. Martua Sitanggang, MM dalam arahannya mengatakan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024, pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dengan target prevelensi stunting 14% pada 2024, dan zero stunting pada 2030. Untuk menjalankan amanat dari kebijakan tersebut, Bupati Samosir telah menetapkan Perbup No. 67/2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Keputusan Bupati Samosir No. 91/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting yang memiliki tugas mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mensinergikan penyelenggaraan penurunan stunting secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga Desa.
Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2022, secara nasional angka stunting berada pada angka 21,6 %, Sumut sebesar 21,1 % dan Kabupaten Samosir 26,3%. “Tentunya angka ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Tidak hanya normatif tetapi penanganannya perlu aksi konvergensi melalui program dan kegiatan prioritas yang disertai inovasi dari berbagai pihak”, kata Martua.
Samosir memiliki 23 desa lokus stunting. Untuk itu, perlu pendeklarasian komitmen dan menyepakatai rencana kegiatan intervensi penurunan stunting secara terintegrasi.
Martua menambahkan, kelompok sasaran pencegahan stunting harus difokuskan bagi remaja dan calon pasangan usia subur (calon pengantin), ibu hamil dan ibu menyusui, serta ibu dengan anak usia 0-59 bulan. Dengan tiga kunci utama yakni perbaikan pola makan, pola asuh, dan perbaikan sanitasi serta akses air bersih.
“Untuk itulah, saya mengajak kepada seluruh tim, untuk bersinergi dan berupaya semaksimal mungkin berdasarkan program kerja yang telah disusun dalam dokumen strategi percepatan penurunan stunting”, kata Wabup Martua Sitanggang mengakhiri sambutannya.
Selanjutnya kegiatan diisi dengan pemaparan dari beberapa narasumber yakni Dinas Kesehatan, Bappeda Litbang, Dinas P3AP2KB dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.
Bagikan Artikel :