skip to Main Content
PEMKAB SAMOSIR SALURKAN BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19

PEMKAB SAMOSIR SALURKAN BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19

Pemkab Samosir melalui Dinas Sosial menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp. 600.000/bulan kepada 18.018 KK yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Samosir. Bantuan Sosial Tunai perdana tersebut diberikan langsung secara simbolik oleh Bupati Samosir Drs. Rapidin Simbolon, MM didampingi Wakapolres Samosir Kompol CH. Simanjuntak, Kadis Sosial Paris Manik, Kadis Kominfo Rohani Bakara, Camat Pangururan, Kacab Kantor Pos Pangururan, Lurah Pasar Pangururan kepada warga dari Kelurahan Pasar Pangururan di halaman Kantor Pos Pangururan, Jumat (8/5/2020).

Kepala Dinas Sosial Paris Manik dalam sambutannya mengatakan Bantuan Sosial Tunai ini merupakan bagian dari program jaring pengaman sosial sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19. Lebih lanjut Kadis Sosial menyampaikan bahwa ada sebanyak 18.018 KK warga Samosir yang terdampak wabah Covid-19 yang diajukan ke Kemensos RI. Bantuan Sosial Tunai tersebut sebesar Rp. 600.000/Bulan selama 3 (tiga) Bulan. Untuk penerima bantuan adalah masyarakat berpenghasilan terendah yang masuk Data Terpadu Kesehjateraan Sosial (DTKS) dan belum mendapatkan bantuan PKH maupun BNPT yang ada dalam DTKS Kementerian Sosial.

Untuk wilayah Kabupaten Samosir bantuan tersebut akan disalurkan melalui Kantor Pos sebanyak 16.249 KK (Kantor Pos Pangururan 4.834 KK, Kantor Pos Harian 2.016 KK, Kantor Pos Palipi 3.290 KK, Kantor Pos Nainggolan 3.231 KK dan Kantor Pos Ambarita 2.878 KK) dan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) sebanyak 1.054 KK, dan 715 KK belum masuk dalam data bayar.

Bupati Samosir Drs. Rapidin Simbolon, MM menyampaikan kapada penerima bantuan agar mensyukuri bantuan ini dan mempergunakan sebaik-baiknya. Para penerima bantuan ini dipastikan merupakan masyarakat yang terdampak akibat Covid-19 yang Non PKH dan Non pro sembako. Bagi masyarakat yang tidak mendapat bantuan dari Kemensos diharapkan agar melapor ke Lurah dan Kepala Desa agar didata dan diverifikasi untuk mendapat bantuan yang sumber dananya akan dikucurkan dari ADD dan APBD. Secara tegas, Bupati menyampaikan bahwa tidak ada sedikitpun unsur politik dalam penentuan penerima bantuan ini, tetapi berdasarkan unsur kelayakan yang sudah diverifikasi oleh petugas.

Bagikan artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × five =

Back To Top
×Close search
Search