skip to Main Content
RAPAT KERJA DAERAH (RAKERDA) UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR (UPP) PROVINSI SUMATERA UTARA

RAPAT KERJA DAERAH (RAKERDA) UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR (UPP) PROVINSI SUMATERA UTARA

Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Saber Pungli Provinsi Sumatera Utara menggelar Rapat Kerja Daerah Saber Pungli Provsu dan Focus Group Discussion (FGD) tentang Pemberantasan Pungutan Liar di Kawasan Danau Toba dengan tema “Wisata Danau Toba Nyaman, Tanpa Pungutan Liar’, bertempat di Samosir Cottage, Tuktuk, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Rabu (04/3/2019). Rakerda secara resmi dibuka oleh Sekretaris Satgas Saber Pungli RI Irjen.Pol Widiyanto Poesoko. Turut hadir Wakil Bupati Samosir Ir. Juang Sinaga, Ketua UPP Saber Pungli Provsu Kombes.Pol Eko Kristianto, S.I.K, M,Si, Wakil Ketua Pelaksana I UPP Provsu Lasro Marbun, S.H, M,Hum, Asisten Pengawas Kejaksaan Tinggi Provsu sekaligus Wakil Ketua Pelaksana  II UPP Saber Pungli Provsu Didi Suhardi , SH, MH, para Kapokja UPP Saber Pungli  Provsu, Ketua UPP Kabupaten/Kota se-Sumut, Kepala Inspektur Kabupaten/Kota se-Sumut.

Ketua UPP Saber Pungli Provsu Kombes.Pol Eko Kristianto, S.I.K, M,Si dalam sambutannya sekaligus laporan kegiatan menyampaikan bahwa dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah Peraturan Presiden RI No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No 188.44/48/KPPS/2020 Tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Sumatera Utara. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan Rakerda ini adalah untuk menyeleraskan program kerja Saber pungli dengan UPP Provsu dan UPP Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

Wakil Bupati Samosir Ir. Juang Sinaga menyambut baik penyelenggaraan acara tersebut dan berharap setelah terselenggaranya acara ini dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih, jujur, transparan dan terhindar dari pungutan liar.

“Sekarang ini Pemerintah telah bergerak cepat dalam memberantas praktek pungutan liar pada pelayanan publik, hal ini telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, ini merupakan salah satu upaya yang sangat penting dalam mendorong pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi (clean government)” kata Wakil Bupati Samosir.

Dalam kesempatan ini juga, Wakil Bupati Samosir mengajak untuk melakukan langkah konkrit dalam memberantas pungutan liar yaitu dengan meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan sistem antri, memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan yang transparan, mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye publik untuk tidak member tip kepada petugas pelayanan, mau mengantri dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan serta adanya inspeksi berkala dari pihak atasan.

Wakil Bupati Samosir juga mengharapkan agar jangan memandang pungutan liar soal besar kecilnya tapi kita harus mendengarkan keluhan masyarakat selama ini. “Bukan masalah sepuluh atau seratus ribu, tapi pungutan liar ini telah membuat masyarakat kesulitan dalam memperoleh pelayanan. Bila hal ini dibiarkan akan menjalar ke hal yang lebih luas. Pungutan liar juga akan melemahkan daya saing kita dengan daerah lain yang lebih tertib” katanya.

Untuk itu lanjut Wakil Bupati, agar menghilangkan paradigma pelayanan umum yang selama ini memiliki konotasi yang negatif yang menyebut “kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah” harus berubah menjadi “kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit”.

Mengakhiri sambutannya, Wakil Bupati Samosir mengajak kita semua agar bekerja dengan tulus, ikhlas serta tidak mengharapkan imbalan yang tidak sesuai dengan peraturan.

 

Bagikan artikel:
This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
×Close search
Search