skip to Main Content
Workshop Pembentukan, Pembinaan Dan Pengelolaan BUMDES Kabupaten Samosir 2018

Workshop Pembentukan, Pembinaan dan Pengelolaan BUMDES Kabupaten Samosir 2018

Bupati Samosir, Drs. Rapidin Simbolon, MM, didampingi Kepala Badan Pemberdayaan, Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa (BPPAMD) Kabupaten Samosir, Rawaty Simbolon membuka acara Workshop Pembentukan, Pembinaan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Aula Hotel Grand Dainang, Aek Rangat Kelurahan Siogung-ogung pada hari Senin 12 Maret 2018.

Bupati menegaskan agar masyarakat khususnya aparatur desa dapat benar-benar memanfaatkan serta mengelola BUMDES dengan baik, banyak potensi yang ada di desa masing-masing untuk dikelola dalam sebuah wadah BUMDES. Untuk itu saya harapkan masyarakat selayaknya berpartisipasi dalam mengelola BUMDES ini. Beliau juga menghimbau agar para narasumber dapat menjelaskan dengan baik arti dan makna serta pengelolaan BUMDES ini di desa masing-masing, sehingga masyarakat atau pengelola BUMDES dapat bekerja semaksimal mungkin untuk mengelolanya.

Yaris Nasution, nara sumber yang didatangkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara, mengatakan bahwa tujuan didirikannya BUMDES adalah agar masyarakat desa dapat mengelola potensi desa masing-masing yang layak untuk dijadikan sebagai pendapatan dan peningkatan ekonomi desa dan hasilnya untuk desa itu sendiri namun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya ada berbagai jenis usaha yang layak dikelola dan lokasinya berada di wilayah desa itu sendiri, seperti pengelolaan hasil pertanian, pengelolaan tempat wisata, koperasi simpan pinjam, pengelolaan aset desa seperti hand traktor dan peralatan mesin lainnya sesuai kebutuhan masyarakat. Dinas PPAMD Kabupaten Samosir juga agar membantu masyarakat desa atau pengelola BUMDES dalam hal pengurusan izin usaha BUMDES, baik SIUP, TDP, ataupun perizinan lainnya, sehingga dapat terjalin komunikasi yang baik antara pengelola BUMDES dengan Dinas terkait.

Monang Sianipar (Pendamping Desa) yang juga bertindak sebagai narasumber, memaparkan bahwa pembuatan BUMDES harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku yang mengacu pada Peraturan Kementerian Desa Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Harus ada dokumen pembuatan BUMDES melalui Peraturan Desa seperti:
– Berita Acara persetujuan Bada Permusyaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa;
– Berita Acara musyawarah desa tentang sosialisasi BUMDES;
– Berita Acara musyawarah pembentukan BUMDES ;
– Berita Acara musyawarah desa, penetapan proses pendirian BUMDES dan SK pelaksana;
– Surat Keputusan (SK) organisasi organisasi pengelola BUMDES;
– Keputusan Kepala Desa tentang AD/ART;
– Standar Operasional Prosedur (SOP) unit usaha, minimal 1 unit usaha.

Kepala Subbidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dinas PPAMD Kabupaten Samosir menyimpulkan agar para pengelola BUMDES sebaiknya mengundang Dinas PPAMD dalam hal pembentukan dan pengelolaan BUMDES sehingga pengelolaannya dapat terlaksana dengan baik. Sebanyak 32 BUMDES sudah terbentuk di Kabupaten Samosir, pengelolaan keuangannya harus terlaksana dengan baik, transparan dan akuntabel sehingga bisa terperinci laporan neraca keuangan BUMDES dengan jelas.

 

Bagikan artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − one =

Back To Top
×Close search
Search