skip to Main Content
IBU KOTA KABUPATEN SAMOSIR MELAKSANAKAN MUSRENBANG KECAMATAN

IBU KOTA KABUPATEN SAMOSIR MELAKSANAKAN MUSRENBANG KECAMATAN

Musrenbang di Kecamatan Pangururan yang dilaksanakan di Aula Hotel Grand Dainang Pangururan (23/02). Musrenbang Kecamatan sebagai wadah untuk memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Musrenbang Kecamatan Pangururan dibuka oleh Bupati Samosir dan dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Samosir Bolusson Pasaribu serta para Pimpinan OPD Pemerintah Kabupaten Samosir.

      

Anggota Dewan Bolussson Pasaribu dalam sambutannya menyampaikan Apresiasinya kepada Bupati Samosir yang telah bekerja keras untuk membangun Kabupaten Samosir sehingga mampu bersaing dengan Kabupaten lain.

Kepala Bappeda Kab. Samosir, Rudi SM Siahaan, memaparkan program pembangungan Pemerintah Daerah yang menjadi skala prioritas untuk tahun 2019. Banyak masyarakat mengusulkan program pembangunan tetapi dikarenakan keterbatasan anggaran maka dilakukan dengan musyawarah melalui musrenbang.

Untuk menjawab pertanyaan masyarakat Kepala Dinas Pekerjaan Umum memyampaikan bahwa sebagai Ibukota Kabupaten Pangururan akan diprioritaskan dalam hal pembangunan infrastruktur. Anggararan 2018 sudah menyentuh beberapa tempat yang selama ini dianggap diabaikan.

Dari Puskesmas Buhit mengutarakan pertanyaan tentang mengapa kader posyandu lansia tidak mendapatkan honor sementara kader posyandu bayi dan balita sudah mendapatkan honor dan menyampaikan bahwa di Kecamatan Pangururan masih ada Desa yang belum memiliki Polindes yang permanen. Untuk menjawab pertanyaan ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir dr. Nimpan Karo-Karo menjelaskan bahwa pemberian honor untuk kader posyandu ditampung pada anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dari masing-masing desa dan tidak ditampung di APBD Dinas Kesehatan. Dan bagi desa yang belum memiliki Polindes yang permanen sejauh ini belum ada penyerahan tanah kepada pemerintah, dan lokasi tanah untuk dijadikan sebagai polindes tersebut harus berada dilokasi keramaian.

     

Bupati Samosir menegaskan bahwa Kelompok tani supaya benar-benar bekerja dan di Desa masing-masing dengan memanfaatkan bantuan peralatan serta bibit pertanian yang di berikan oleh Pemerintah sehingga dapat membuahkan hasil atau panen yang memuaskan. Bagi Kepala Desa agar benar-benar memberdayakan seluruh perangkat Desa dan memberi contoh yang baik bagi masyara   kat. Dan seluruh Kepala Desa harus menyelesaikan SPJ ADD Tahun 2017 selambat-lambatnya 26 Februari 2018.

Diakhir acara melakukan penandatanganan berita acara kesepakatan hasil musrenbang yang dilakukan oleh perwakilan beberapa OPD dan seluruh Kepala Desa se Kecamatan Pangururan dan hasil kesepakatan tersebut ditandatangani Camat Pangururan Krimson Malau dan diserahkan kepada kepala Bapeda sebagai bahan pembahasan di tingkat Kabupaten.

   

   

Bagikan artikel:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 − 3 =

Back To Top
×Close search
Search