skip to Main Content

PENDAMPING DESA HARUS PROFESIONAL DAN MEMILIKI SDM

Smosir, Humas

Wakil Bupati Samosir, Ir. Juang Sinaga menegaskan agar pendamping desa dan pendamping lokal desa harus benar-benar bekerja profesional dan mempunyai sumber daya manusia yang berkwalitas. Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Samosir Ir. Juang Sinaga dalam pertemuan dengan pendamping desa di Aula HKBP Palipi, 12/05.

Turut hadir, Asisten Pemerintahan Drs. Mangihut Sinaga MM, Kepala Inspektorat Drs. Poster Simbolon, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Melani Butar butar, Ketua PKK Sorta Siahaan, Camat se-Kab. Samosir, Kades se-Kabupaten Samosir,

Menurut Wabup, bahwa percepatan pembangunan desa sangat membutuhkan peran dari pendamping desa yang direkrut kementerian desa. Komunikasi dan harmonisasi antara kepala desa dan pendamping desa agar selalu dipupuk sehingga apa yang dibutuhkan maayarakat terpenuhi. Apa yang mau dikerjakan terlebih dahulu dimusyawarahkan di desa. Kepala desa harus mampu mengukur kemampuan dari pendamping desanya, jika memang tidak mampu agar membuat laporan sehingga langkah-langkah dalam pembangunan desa tidak asal jadi dan sembraut.  Pendamping desa harus menyadari apa yang sudah diperbuat untuk desa, bekerjalah dengan baik dan profesional, tambah Juang Sinaga.

Pertanggung jawaban anggaran dana desa harus dilaksanakan secara transparan, satu rupiahpun harus dapat dipertanggung jawabkan, tegas wabup.

Kepala Desa sebagai pengguna anggaran harus nemahami apa yang dikerjakan dan aspek hukum atau resiko dari setiap pekerjaan. Untuk itu Juang Sinaga menekankan agar proyek pembangunan di desa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. BPMPOD yang bersentuhan langsung dengan pembangunan desa harus mampu mengawasi pendamping desa, meminta laporan termasuk mengabsensi. Pendamping desa yang tidak maksimal agar dievaluasi BPMPOD dan dilaporkan ke pusat, kata Ir. Juang Sinaga.

Pembangunan optimal bila pendamping desa dan kepala desa sinkron. Mari kita optimalkan pemikiran, berbuat yang terbaik bagi masyarakat Samosir.

Selain menyoroti masalah pendamping desa, Wakil Bupati Samosir juga menekankan agar pelayanan kepala desa terhadap masyarakat terutama pengurusan dokumen kependudukan agar ditingkatkan, jangan biarkan masyarakat kesulitan dan bingung, kasihan bila warga yang sudah datang jauh- jauh dari desa ke kantor catatan sipil dan ternyata ada berkas yang kurang. Sebaliknya, Kadis Dukcapil juga diharapkan agar mempermudah urusan-urusan administrasi kependudukan terutama masalah waktu selesainya suatu urusan administrasi.

Pemerintah daerah selalu berbuat yang terbaik untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga perlu dukungan dari berbagai pihak. Adanya masalah penyakit demam berdarah, agar para Camat maupun kades tanggap dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan menambahkan bahwa akan sesegera mungkin dilakukan sosialisasi Peraturan Bupati Samosir tentang APBDS yang sudah ditanda tangani dan setelah sosialisasi, tim dari kabupaten akan langsung turun kelapangan untuk membantu menyusun anggaran sehingga diharapkan pada bulan mei ini akan ada pencairan anggaran desa sekitar 60%.

Bagi guru PAUD untuk tahun ini sedikit mendapat angin segar karena akan ditampung honor  paud sebanyak 3 orang dengan honorarium 500 ribu per bulan. Selain itu diharapkan penyusunan anggaran desa agar benar-benar memperhatikan kepentingan desa, termasuk dalam mengatasi kekeringan yang menyebabkan gagal panen.

Ketua PKK Sorta Siahaan juga anggota DPRD Kabupaten Samosir mengatakan program dana desa tahun lalu sebetulnya sama, cuma hanya berganti nama. Menanggapi gaji pendamping desa yang mengalami keterlambatan dari Kementerian Desa, Sorta mengatakan bahwa pihaknya sebagai wakil rakyat sudah langsung ke pemerintah pusat untuk menyuarakannya. Dirinya tidak mau rakyatnya dirugikan. Sebagai wakil rakyat dirinya merasa bertanggung jawab atas keluhan-keluhan masyarakat .  Sorta Siahaan menekankan APBDS 2016 segera mungkin dilaksanakan “saya harap penggunaan dana desa tidak lewat pada bulan Mei” katanya. Ditambahkannya pertemuan ini berbuah hasil. Camat harus mengetahui pembangunan di desanya, menguasai program pembangunan yang berlangsung di wilayahnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top