skip to Main Content

Pemkab Samosir Gelar Rapat Koordinasi Pemantapan Pilkada

Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar Rapat Koordinasi Pemantapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Samosir di Aula AE. Manihuruk, Rabu (11/11).

Rakor tersebut dibuka oleh Bupati Samosir yang diwakili oleh Plt. Sekdakab Tombor Simbolon, SH, MM yang diikuti oleh DPRD Samosir, KPUD Samosir, Panwaslih, Polres Samosir, Kodim 0210/TU, SKPD, Camat, Kepala Desa serta BPD se- Kabupaten Samosir, Kepala Sekolah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta Tim Pemenangan masing-masing Paslon yang bertarung pada Pilkada Samosir.

Kakan Kesbang Drs. Kitman Malau dalam laporannya mengatakan bahwa pelaksanaan Rakor tersebut diharapkan penegakan norma, standar, prosedur pelaksanaan dan pengawasan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Samosir yang lancar, aman, damai dan kondusif.

Bupati Samosir melalui Plt. Sekdakab Tombor Simbolon, SH, MM mengatakan, pemilihan kepala daerah merupakan salah satu pesta demokrasi yang akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada Desember mendatang. Oleh karenanya, pesta demokrasi harus berjalan dengan lancar menciptakan suasana yang damai.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Samosir harus saling berkomunikasi, bekerjasama dan bersinergi untuk mewujudkan pilkada yang aman, damai, berkualitas dan demokratis. Karena, ia menambahkan, pilkada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memberikan pelaksanan pilkada yang baik dan kredibilitas pemerintahan yang di dukung oleh rakyat.

Dalam Rakor tersebut beberapa tim pemenangan paslon mempertanyakan keabsahan penerbitan Surat Keterangan Domisili (SKD) dan penertiban beberapa Alat Peraga Kampanye (APK) diluar dari yang difasilitasi oleh KPU Samosir.

Menanggapi hal tersebut, Pemkab Samosir, KPU Samosir dan Panwaslih mengatakan bahwa mengacu pada PKPU Nomor 7 Tahun 2015, bahwa penggunaan SKD yang dimasukkan ke dalam DPTb2 adalah sah. Hanya saja, menyangkut kebenaran dan keakuratan data, Pemkab Samosir, KPU, Panwaslih harus duduk bersama dengan Tim Pemenangan Paslon untuk menyelesaikan hal ini sehingga benang kusut penyusunan DPT segera terurai dan terselesaikan dengan baik, sehingga tidak adalagi celah-celah yang bisa digunakan untuk kepentingan politik pihak-pihak tertentu. (Humas/Lagan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top