skip to Main Content

MASYARAKAT ONAN RUNGGU BERSEDIA MELEPAS LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN NASIONAL

Samosir, Humas

Berbagai upaya menyukseskan pembangunan jalan nasional di Samosir terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Samosir, kali ini Pemerintah mengadakan pertemuan dengan masyarakat yang terkena dampak langsung pelebaran jalan nasional. Secara umum masyarakat Desa Sitinjak dan Pakpahan Kecamatan Onan Runggu menerima program pembangunan jalan nasional di Kabupaten Samosir. Hal ini terbukti dengan dukungan yang diberi pemilik lahan berupa kesediaan memberi/ membebaskan lahan dalam pertemuan Pemerintah Kabupaten Samosir dengan masyarakat Onan Runggu di Gereja Pakpahan Kecamatan Onan Runggu, 08/06. Turut hadir Bupati Samosir Drs. Rapidin Simbolon, Wakil Bupati Ir. Juang Sinaga, Kajari Pangururan, Edward Malau SH, Kapolsek Nainggolan, Danramil Nainggolan, T. Pardede, anggota DPRD Samosir Pardon Lumbanraja, Asisten Pemerintahan Drs. Mangihut Sinaga, Asisten Ekbang dan Kesos, Drs. Penas Sitanggang, Kadis PU, Kadis Tarukim, tokoh masyarakat dan pemilik lahan.

Jalan Nasional sepanjang 1,9 KM akan dilaksanakan di Kecamatan Onan Runggu dari Desa Sitinjak-Pakpahan tahun ini. Jalan ini nantinya akan memiliki lebar 14 meter sebagai standar jalan nasional. Menanggapi hal ini ,masyarakat sangat antusias dan menyambut baik pembangunan jalan tersebut. Program tahap awal pembangunan jalan nasional tahun 2016 ini bernilai sekitar 58 M. Namun program pembangunan jalan lingkar dalam Samosir ditargetkan akan selesai pada tahun 2019, termasuk jalan Tele-Pangururan. Demikian dikatakan Bupati Samosr Drs. Rapidin Simbolon, MM dihadapan para pemilik lahan. Dibutuhkan kesediaan pemilik lahan untuk melepas lahan yang terkena pelebaran. Pembebasan lahan dimaksud bukan berarti tanpa ganti rugi, namun ganti rugi akan dihitung oleh tim dan akan disepakati berapa biaya untuk setiap lahan, bangunan dan lahan dengan tanaman diatasnya. Pertemuan ini merupakan tahap awal, pemberitahuan kepada masyarakat sehingga apabila nantinya dana telah turun masyarakat tidak tekejut dengan program pemerintah tambah Rapidin. Apapun ceritannya, kita harus menerima pembangunan ini, karena kesempatan tidak datang dua kali, apabila tahun ini gagal, maka kesempatan kedua tidak akan datang lagi, tegas Rapidin. Pembangunan jalan nasional di Samosir merupakan program Pemerintah Pusat untuk mendukung pariwisata Samosir. Banyak potensi pariwisata di Samosir yang layak jual dan bila sarana jalan sudah baik maka potensi tersebut dapat terjual dan perekonomian masyarakat akan meningkat. Banyak program Pemerintah Pusat ke Kabupaten Samosir seperti pelebaran jembatan tano ponggol yang aggarannya milyaran rupiah. Dalam kesempatan ini, Bupati mengharap dukungan dari seluruh masyarakat Samosir  maupun perantau untuk menyukseskannya. Dalam kesempatan ini Bupati menegaskan bahwa satu rupiahpun uang ganti rugi (yang menurutnya ganti untung) ini akan sampai kepada pemilik lahan. Bila ada tim yang mencoba atau masyarakat merasa dirugikan silahkan laporkan kepada saya, ini adalah pengabdian untuk pembangunan jadi tidak ada hal yang macam-macam, tegas Rapidin.

Hal sama diungkapkan Wakil Bupati Samosir Juang Sinaga, menurutnya dengan adanya akses jalan yang bagus maka Pariwisata Samosir akan meningkat. Dengan meningkatnya pariwisata maka berbagai kegiatan ekonomi akan berjalan. Dengan pembebasan sebagian lahan maka lahan disekitarnya akan lebih bernilai ekonomi. Sementara itu Kajari Pangururan Edward Malau menegaskan bahwa proyek pembangunan jalan nasional akan tetap dilaksanakan walaupun masih ada perkara, yang pasti uang ganti rugi tetap disediakan oleh Pemerintah dan dititipkan di Kejasaan. Hal ini dilakukan Pemerintah mengingat betapa pentingnya dampak pembangunan jalan nasional ini. Jadi Edward berharap masyarakat dapat mendukung program tersebut dan jangan terpengaruh dengan pihak-pihak yang mencoba provokasi karena itu tidak akan ada artinya. Kejaksaan Pangururan akan maju dan berhadapan bila ada perkara.

Anggota DPRD Samosir Dapil II Pardon Lumbanraja juga mengajak seluruh lapisan masyarakat khususnya Desa Sitinjak-Pakpahan untuk mendukung program tersebut. Kita jangan berpikir hanya untuk diri sendiri tetapi apa yang kita beri akan berdampak pada anak cucu kita, kata Pardon.

Etilea Gultom salah satu pemilik lahan mengaku bangga dan senang atas pembangunan jalan tersebut, dia mengatakan bersedia memberikan lahannya namun Pemerintah harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Termasuk pelebaran jalan kekiri dan kekanan harus disamaratakan agar tidak ada yang merasa lahanya lebih banyak terkena pelebaran.

Menanggapi pertanyaan dari masyarakat Asisten Pemerintahan Sekdakab. Samosir Drs. Mangihut Sinaga menjelaskan bahwa pemberian ganti rugi akan dikaji oleh tim. Tentunya berdasarkan peraturan yang berlaku, NJOP merupakan salah satu patokan namun hal ini tidaklah mutlak karena Pemerintah juga tidak mau masyarakat dirugikan. Menurutnya berdasarkan NJOP harga tanah di Desa Sitinjak dan Pakpahan adalah Rp. 103.000,-. Termasuk masalah lahan bangunan yang hanya terkena ibaratnya 3 meter dari 5 meter maka keseluruhan dari bangunan itu akan dihitung ganti rugi karena sisa yang 2 meter tidak dapat digunakan lagi. Inilah bentuk upaya pemerintah Kabupaten Samosir agar masyarakat tidak merasa dirugikan, kata Mangihut. Lebih lanjut dijelaskannya bahwa pembayaran ganti rugi akan langsung melalui rekening atas nama pemberi lahan, Kuburan yang terkena dampak pelebaran juga akan diganti rugi dan biaya adat pemindahan tulang/ mayat akan dibiayai dan masih dibahas, hal ini merupakan upaya penghargaan pemerintah terhadap kearifan lokal/ budaya, jadi tim masih berdiskusi dengan Forum Tokoh Masyarakat, Harga tanah yang dibeli juga akan disesuaikan ganti rugi, dengan syarat harus lengkap aktenya. Kepentingan yang menyangkut publik atau kebutuhan masyarakat yang terkena dampak pelebaran akan segera diperbaiki seperti halnya saluran irigasi dan hal lainnya. Biaya administrasi dalam ganti rugi tidak dipungut dari pemilik lahan. Kadis PU Kabupaten Samosir Pantas Samosir sebagai tenaga teknis yang menangani pelebaran jalan nasional mengatakan akan ditenderkan pada bulan Agustus minggu pertama. Sehingga seluruh tahapan pembebasan lahan harus sudah selesai sebelum Agustus, katanya.  Selanjutnya dikatakannya bahwa pelebaran jalan tersebut akan dilebarkan sama luasnya ke kiri dan kekaknan dengan kata lain pelebaran berdasarkan badan jalan yang sudah ada.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top