skip to Main Content

KOMISI I DPRD SURAKARTA BERKUNJUNG KE SAMOSIR

Samosir, Humas
Bupati Samosir Drs. Rapidin Simbolon, MM bersama Ketua DPRD Kabupaten Samosir Risma Simarmata menerima kunjungan Komisi I DPRD Surakarta di Ruang Rapat Kantor Bupati Samosir, 28/01. Turut Hadir Ketua Komisi I DPRD Kab. Samosir Junjungan Situmorang, wakil ketua Hendrik Naibaho, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Melani Butarbutar, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, Sampe Sijabat, SH dan para kabag Setdakab. Samosir.

Kedatangan Komisi I DPRD Surakarta dalam hal diskusi tentang pelayanan administrasi kependudukan dan perijinan terpadu di Kabupaten Samosir. Kedatangan rombongan tersebut pun disambut gembira oleh Bupati Samosir. Dikatakanya bahwa dirinya senang mendapat kunjungan komisi I DPRD Surakarta. “Silahkan nikmati keindahan alam Samosir, negeri indah kepingan surga” kata Bupati.

Selanjutnya Bupati Samosir Drs. Rapidin Simbolon, MM menjelaskan kondisi umum administrasi wilayah Kabupaten Samosir dan struktur pemerintahan. Samosir sebagai daerah pariwisata memiliki keunikan tersendiri, memiliki keindahan alam yang luar biasa, beragam situs budaya yang sakral. Di Kabupaten Samosir terdapat sebuah gunung sakral yaitu Gunung Pusuk Buhit. Rapidin mengajak agar rombongan DPRD Surakarta memuaskan diri dan mengunjungi situs-situs yang ada, dijamin akan puas, katanya. Beliau berharap, rombongan komisi I DPRD Surakarta nantinya menjadi duta wisata Samosir, mengabarkan keindahan alam Samosir di Kota Surakarta.

Ketua Komisi I DPRD Surakarta Budi Prasetyo mengaku senang berkunjung ke Kabupaten Samosir dan menikmati kondisi alam Samosir dengan berbagai situs pariwisatanya. Dijelaskannya, dari segi luas wilayah, Kabupaten Samosir lebih besar dibandingkan dengan Kota Surakarta. Kota Surakarta terdiri dari 5 kecamatan dengan 51 kelurahan. Sumber Pendapat Asli Daerah (PAD) bersumber dari sektor  jasa dan pasar tradisional. Pemerintah Kota Surakarta sudah menjalankan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan perijinan, namun masih perlu mendapatkan gambaran tentang sistim yang dilakukan daerah lain termasuk Samosir. Kini seluruh pelayanan administrasi di Surakarta sudah on-line dan saat ini sedang melaksanakan untuk pembuatan program kartu identitas anak (KIA).

Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Samosir, Sampe Sijabat, SH menjelaskan bahwa sampai saat ini dinas terkait melayani 75 perijinan dan satu non ijin. Namun ijin galian C saat ini telah ditarik dan menjadi wewenang propinsi, sehingga ijin yang dilayani menjadi 74 perijinan dan 1 non ijin. Sesuai SOP yang diatur dalam Perbup Samosir nomor  9 tahun 2011, yang menjadi PAD Kabupaten Samosir adalah restribusi/ PAD terdiri dari ijin mendirikan bangunan (IMB), ijin minuman beralkohol, trayek dan perikanan. BPMPT Kab. Samosir sudah memiliki sertifikat ISO,9001:2008 tanggal 16 Desember 2015 dan menjadi urutan ke-8 terbaik se-Indonesia.  Sementara itu, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Melani Butarbutar menjelaskan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Samosir selalu dipermudah, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan kesadaran masyarakat untuk mengurus identisas kewarganegaraan.

Pemerintah Kabupaten Samosir telah mengleuarkan Instruksi Bupati Samosir nomor 1 tahun 2014 tentang pemberhentian pungutan retribusi jasa umum daerah untuk pengurusan dan penerbitan data kependudukan. Dalam hal ini, Pemkab Samosir menggratiskan segala pengurusan identitas kependudukan. Namun harus tetap membayar biaya keterlambatan, apabila terlambat mengurus. Pembayaran biaya denda ini juga sedang dibahas agar bisa digratiskan. Akibat administrasi kependudukan belum on-line sampai ke kantor kecamatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pendataan langsung ke lapangan dengan berkoordinasi dengan kepala desa setempat. Maksimal segala urusan bisa diselesaikan dalam kurun waktu 2 (dua) hari. Selain itu, untuk pencatatan akte perkawinan, Dinas Dukcapil juga melayani panggilan dari masyarakat.

Khusus untuk pencatatan akte kematian, laporan-laporan dari kepala desa langsung ditanggapi dan terjun langsung untuk membuat akte. Pengurusan surat pindah harus dilengkapi dengan KK, karna dengan diurusnya surat pindah otomatis anggota keluarga dalam kartu keluarga juga berubah sehingga KK perlu dirubah. Namun untuk pengurusan KTP hilang harus menyertakan bukti surat hilang dari kepolisian setempat. Hal ini untuk menjaga penyalahgunaan KTP oleh pihak-pihak tertentu, karna kepolisian juga on-line menyimpan data kependudukan, kata Melan Butarbutar.

Dalam kesempatan ini, Bupati Samosir memberikan ulos kepada ketua komisi I DPRD Surakarta Budi Prasetyo. Ulos merupakan penghargaan tertinggi bagi masyarakat batak. Juga penyerahakan logo Kabupaten Samosir. Sebaliknya ketua komisi I DPRD Surakarta menyerahkan logo Kota Surakarta kepada Bupati Samosir.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top